Soroti Realitas Lapangan, Eric Hermawan Nilai Layer Cukai Rokok Lindungi Ekonomi Rakyat

ARENAMADURA.COM, JAKARTA – Di tengah polemik rencana pemerintah memperluas lapisan (layer) struktur Cukai Hasil Tembakau (CHT), Anggota Komisi XI DPR RI, Eric Hermawan, memberikan perspektif berbeda. Saat sejumlah koalisi masyarakat sipil menyuarakan penolakan, Eric justru menekankan bahwa kebijakan ini memiliki urgensi sebagai instrumen perlindungan bagi pelaku usaha kecil dan pekerja di sektor informal.

Dalam keterangannya pada Sabtu (17/1/2026), politisi Partai Golkar tersebut mengajak publik melihat isu cukai secara lebih luas. Menurutnya, penerapan kebijakan cukai tidak bisa dilepaskan dari konteks penegakan hukum yang saat ini belum sepenuhnya ideal. Dalam situasi seperti ini, penerapan tarif tinggi yang seragam tanpa adanya gradasi layer justru berisiko kontraproduktif.

“Kita tidak bisa melihat kebijakan cukai hanya dari satu sisi. Dalam kondisi penegakan hukum yang belum ideal, pendekatan transisi seperti penambahan layer justru bisa melindungi pekerja kecil dan menarik pelaku ilegal masuk ke sistem resmi,” kata Eric dalam keterangannya, Sabtu (17/1/2026).

Eric menjelaskan pendekatan ini melalui konsep ekonomi second-best policy atau kebijakan alternatif terbaik. Ia menilai penambahan layer cukai merupakan jembatan transisi yang krusial. Jika pemerintah memaksakan tarif tinggi secara mendadak kepada seluruh produsen, dampaknya bukan penurunan angka perokok, melainkan pergeseran konsumsi masyarakat menuju rokok ilegal. Akibatnya, negara kehilangan potensi pendapatan, sementara pekerja di industri kecil terancam kehilangan mata pencaharian.

“Kalau langsung dipaksa ke tarif tinggi, yang terjadi bukan berhenti merokok, tapi pindah ke rokok ilegal. Negara tidak dapat apa-apa, pekerja kehilangan penghasilan, dan masyarakat justru dirugikan,” tegasnya.

Dari sisi fiskal, Eric menyoroti kerugian ganda akibat maraknya rokok ilegal. Produk ilegal tidak menyumbang sepeser pun bagi kas negara maupun Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang vital bagi pembangunan daerah. “Penerimaan negara yang kecil namun legal jauh lebih berpihak pada rakyat, dibandingkan memaksakan tarif tinggi yang akhirnya tidak terealisasi karena pasar lari ke jalur ilegal,” ungkapnya.

Meski demikian, Eric menegaskan bahwa penambahan layer ini bukan bertujuan melanggengkan konsumsi rokok. Langkah ini adalah strategi transisi yang harus dibarengi dengan pengawasan ketat dan penyederhanaan struktur cukai secara bertahap di masa depan. Ia mengingatkan bahwa kebijakan publik yang efektif bukanlah yang paling keras, melainkan yang paling relevan dengan kondisi sosiologis masyarakat.

“Kesehatan publik tetap menjadi prioritas utama, namun keadilan sosial bagi buruh, petani, dan UMKM tidak boleh diabaikan,” pungkas Eric sembari mendorong pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan ini.

Penulis: Dhika Mahardika

Editor: Malik Al-Sadd