IKAMA DKI Jakarta Pertanyakan Transparansi APBD Jatim: Pelayanan Mudik 2026 di Badan Penghubung Dinilai Kaku dan Minim Perhatian

ARENAMADURA.COM, JAKARTA – IKAMA DKI Jakarta secara resmi menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja dan mekanisme transparansi pengelolaan anggaran pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur di Jakarta. Memasuki momentum mudik tahun 2026, para perantau menilai dukungan serta fasilitasi dari pihak perhubungan dan perwakilan daerah masih sangat minim dan terkesan birokratis.

‎‎Sekretaris Ikatan Keluarga Madura DKI Jakarta (IKAMA DKI Jakarta), Alfian Romadhoni menegaskan bahwa sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Ibu Kota, Badan Penghubung seharusnya menjadi garda terdepan dalam melayani warga Jatim, khususnya warga Madura yang akan pulang kampung.
‎
‎”Kami melihat ada tembok besar bernama birokrasi yang kaku. Padahal, dana APBD Jawa Timur yang dialokasikan untuk operasional dan pelayanan masyarakat seharusnya dirasakan langsung manfaatnya oleh para perantau, terutama saat momentum krusial seperti mudik tahun ini,” ujar Alfian dalam keterangannya di Jakarta (06/03).
‎
‎Ikatan Keluarga Madura DKI Jakarta (IKAMA DKI Jakarta) di antaranya; Pertama, Minimnya Transparansi Anggaran: IKAMA DKI Jakarta mendesak pihak Badan Penghubung untuk membuka secara transparan rincian penggunaan anggaran pelayanan masyarakat. Alfian menilai publik berhak tahu sejauh mana dana tersebut dialokasikan untuk bantuan fasilitas mudik dan pelayanan sosial bagi warga perantau.
‎
‎‎Kedua, Pelayanan yang Kaku: Mekanisme koordinasi yang dijalankan saat ini dinilai terlalu administratif dan tidak solutif di lapangan. Banyak warga perantau yang membutuhkan bantuan darurat atau fasilitas pendukung mudik namun terkendala aturan yang berbelit-belit.
‎‎
‎Ketiga, Kurangnya Perhatian Nyata: Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, momentum mudik 2026 dirasakan kekurangan sentuhan program nyata. IKAMA DKI Jakarta menuntut adanya sinergi yang lebih luwes dan proaktif, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif.
‎
‎‎”Kami ini warga Jawa Timur yang berkontribusi pada ekonomi daerah melalui remitansi. Kami tidak butuh sambutan formalitas, yang kami butuhkan adalah kehadiran nyata pemerintah di perantauan. Jika pengelolaan dana APBD untuk pelayanan publik ini tetap tertutup dan kaku, maka patut dipertanyakan akuntabilitas kinerjanya,” tambah Alfian.
‎
‎‎IKAMA DKI Jakarta mendesak Pejabat Gubernur Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk segera mengevaluasi kinerja Badan Penghubung Daerah di Jakarta. IKAMA juga meminta dilakukannya audit transparansi atas penggunaan anggaran yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat perantau guna memastikan tidak ada anggaran yang menguap tanpa manfaat nyata.
‎
‎‎”Jangan sampai APBD Jatim hanya habis untuk urusan internal kantor perwakilan saja, sementara rakyatnya yang sedang berjuang pulang ke kampung halaman dibiarkan tanpa perhatian yang maksimal,” tutup Alfian.
‎
‎Di Akhir wawancara menyatakan bahwa IKAMA DKI JAKARTA tidak segan segan melakukan aksi demonstrasi bahkan audiensi terbuka bersama Gubernur Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur.